Siluman Parpol Menuju Pemilu 2019

Siluman Parpol Menuju Pemilu 2019

Unfaedah

Pujiaman Zulfikar

27 Desember

Mengenai persyaratan administrasi untuk mendaftarkan partai ke KPU/KIP, juga tidak kalah sulit dengan daftar nikah di KUA. Sebab lebih dari 10 (sepuluh) syarat yang harus disiapkan. Satu diantaranya nama anggota partai lengkap dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yag disertakan Kartu Tanda Anggota (KTA) sebagai tanda anggota dari sebuah parpol tertentu. 

Tim Verifikator KIP Abdya sedang melakukan verifikasi faktual
| Foto : Akmal Panwascam Kuala Batee, Abdya 

Pesta demokrasi tahun 2019 akan segera tiba. Tidak sedikit partai politik (parpol) harus melakukan pendaftaran ulang untuk menjadi peserta pemilu pada tahun 2019 mendatang. Pendaftaran ini hampir sama dengan pendaftaran ulang mahasiswa di awal semester tiba. Melengkapi persyaratan dan dokumen untuk diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Komisi Independen Pemelihan (KIP) khusus di Aceh. 

Untuk Aceh sangat lumanyan unik dan berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Provinsi Aceh yang memiliki 9 (sembilan) bahasa daerah dan memiliki lembaga khsusus Wali Nanggroe (wali negeri; -red) ini dibenarkan untuk mendirikan Partai Politik Lokal (Parlok) sebagaimana yang tercantum dalam butir-butir MOu Helsinky yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh atau sering disebut dengan UUPA. Bukan Undang-Undang Pokok Agraria ya?

Mengenai persyaratan administrasi untuk mendaftarkan partai ke KPU/KIP, juga tidak kalah sulit dengan daftar nikah di KUA. Sebab lebih dari 10 (sepuluh) syarat yang harus disiapkan. Satu diantaranya nama anggota partai lengkap dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yag disertakan Kartu Tanda Anggota (KTA) sebagai tanda anggota dari sebuah parpol tertentu. 

Dalam hal memenuhi nama anggota Parpol untuk didaftarkan ke KPU/KIP, KPU Pusat sudah menetapkan angka minimum anggota Parpol yang diserahkan ke KPU/KIP sebagai syarat keanggotaan untuk peserta Pemilu tahun 2019 mendatang. Setiap daerah memiliki standar angka minimum yang berbeda dengan daerah lain. Ini sangat tergantung dari jumlah penduduk dari suatu daerah yang dikalikan 1 perseribu. 

Misal suatu daerah memiliki jumlah penduduknya 100.237Jiwa.
Rumusnya :
1/1000 X Jumlah Penduduk = angka standar minimum.
1/1000 X 100.237 = 100,237 (dibulatkan kebawah, Pasal 11 PKPU No. 11/2017)
Jadi, penduduk disuatu daerah yang berjumlah 100.237 jiwa, maka angka minimal anggota partai yang diserahkan ke KPU/KIP Aceh ialah 100 jiwa.

Untuk memenuhi angka standar minimum yang telah ditetapkan tersebut, tidak sedikit oknum nakal dari sebuah partai, terkadang memilih jalan pintas yang dianggap pantas untuk memenuhi angka 100 anggota partai tadi. Maka jalan mudahnya, oknum partai mulai melakukan aksinya dengan mencari/mengumpulkan KTP warga untuk dijadikan anggota siluman dari partainya tanpa sepengetahuan pemilik KTP.
Baca Juga :

• Menyoalkan KUA Yang Tidak Konsisten
• Apache “Bek Panik” Bisa Bikin Syirik, Kata Siapa

Trik yang digunakan untuk men-silumankan masyarakat sebagai anggota partainya terbilang cukup mudah. Pertama, oknum partai harus mengantongi fotocopy KTP penduduk, terserah bagaimana caranya. Salah satunya melalui oknum-oknum apatur desa yang nakal yang mengoleksi fotocopy KTP warga, yang kemudian diuangkan oleh oknum partai untuk disilumankan. Atau bisa juga melalui modus lain yang mengiming-imingi bantuan kepada masyarakat miskin yang berujung pada fotocopy KTP yang lebih dari satu.

Dari fotocopy KTP ini, kemudian si oknum melanjutkan ke tahap pembuatan KTA siluman untuk nama-nama masyarakat yang sudah dikantongi KTP nya. Baru selanjutnya di serahkan dokumen KTP dan KTA anggota siluman sebagai anggota partainya kepada KPU/KIP sebagai persyaratan anggota dengan kouta yang sudah ditetapkan.

Apabila kouta ini sudah dipenuhi, itu petanda suatu partai sudah melengkapi tahap awal dari pendaftaran parpol sebagai peserta pemilu 2019 mendatang. Baru selanjutnya petugas KPU/KIP melakukan penelitian administrasi terhadap dokumen yang diserahkan oleh pihak partai tersebut. Apakah memenuhi syarat atau tidak, apakah memilki kegandaan dari satu partai ke partai yang lain? atau ganda dalam satu partai yang sama. 

Penelitian admnistrasi berkas dokumen partai ini sama dengan penelitian skripsi pada mahasiswa semester akhir, yaitu sama-sama mencari suatu permasalahan. Dari penelitian inilah, akan diketahui memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat anggota suatu partai. 

Untuk kategori yang tidak memenuhi syarat yang sering disebut TMS ini diantaranya PNS, TNI, POLRI, dibawah umur, ganda internal Partai yang sama, ganda eksternal partai lain dan ketidaksesuaian antara data di KTP dan KTA yang diserahkan saat pendaftaran partai. 

Sedangkan ganda eksternal, akan dilakukan verifikasi faktual kegandaan oleh tim verifikator dari KPU/KIP kepada anggota partai ganda tersebut untuk memilih salah satu partai atau tidak kedua-duanya dengan mengisi form yang sudah disiapkan oleh tim verifikator KPU/KIP. Bilapun tidak memilih keduanya, itu petanda bahwa bukan anggota suatu partai.

Untuk tahap pemilu selanjutnya, nama-nama yang sudah lengkap (KTP dan KTA) dalam berkas dokumen partai ini juga akan dilakukannya verifikasi faktual keanggotaan partai untuk dipastikan, benar atau tidaknya anggota partai yang diserahkan oleh pihak Partai kepada KPU/KIP.

Pada tahap verifikasi faktual keanggotaan partai, juga akan dilakukan pencocokan data KTP dengan KTA anggota partai. Disini akan terlihat antara anggota asli dan anggota yang disilumankan siluman untuk suatu partai. 

Verifikasi Faktual keanggotaan Partai, oleh KIP Abdya | Foto: Dok. Sikonyol.com 

Apabila anggota partai yang sudah diserahkan dokumennya ke KPU/KIP dan tidak merasa sebagai anggota partai tertentu, maka yang bersangkutan harus menyatakan bukan anggota suatu partai dengan form yang telah disediakan oleh tim verifikator KPU/KIP. Bilapun tidak bersedia mengisi form tersebut, maka yang bersangkutan SAH sebagai anggota suatu partai meskipun dia tidak setuju.

Nah, banyak kasus demikian, seseorang diklaim dan dijadikan anggota siluman suatu parpol demi terpenuhinya angka minuman syarat keanggotaan partai saat mendaftar di KPU/KIP. Dan celakanya lagi, anggota siluman ini mengiyakan dan rela menjadi anggota partai setelah diberi KTA kepadanya. 

Pujiaman Zulfikar 27 Desember